Just another WordPress.com weblog

HAM dan Undang-undang di Indonesia

Nama: Ryan Triputra S

Npm : 11208115

Tugas : ke-2 P. Kewarganegaraan

Banyak para tokoh yang mengajarkan tentang Teori Perseorangan (individualisme), antara lain Thomas Hobbes, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer, Harold  J. Laski dan masih banyak lagi yang lainnya. tetapi mereka merujuk kepada satu inti yang sama yaitu “Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu” kontrak tersebut meliputi seluruh individu dalam masyarakat hukum menyerahkan sebagian hak dan wewenangnya kepada penguasa. Oleh karena itu membuat para penguasa dapat membuat aturan menindak dan menghukum setiap individu yang melanggar aturan, demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dicabut oleh Negara.

Hak Asasi Manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak atas orang lain.

Dan pengertian HAM dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, menyatakan bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

HAM Berlaku secara Universal (Universal Declaration of Human Rights; UDHR ) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, “Ini bukanlah sebuah perjanjian… [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional…”

Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM adalah bahwa manusia sebagai mahluk Tuhan YME dianugrahi hak asasi tanpa perbedaan, Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila, Bangsa Indonesia menghormati deklarasi ham PBB tahun 1948, dan hak tidak terlepas dari kewajiban.

Hak asasi manusia yang berkembang di Indonesia telah diadopsi masuk dalam UUD 1945 (telah diamandemen) pasal 28A sampai 28J, antara lain;

  1. Psl 28A            : Mempertahankan hidup dan kehidupan
  2. Psl 28B            : Membentuk keluarga, keturunan, dan perlindungan anak dari      kekerasan dan diskriminasi
  3. Psl 28C            : Mengembangkan dan memajukan diri serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK
  4. Psl 28D            : Pengakuan yang sama didepan hokum
  5. Psl 28E            : Kebebasan beragama, menyakini kepercayaannnya
  6. Psl 28F            : Berkomunikasi dan memperoleh informasi
  7. Psl 28G            : Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat
  8. Psl 28H            : Hidup sejahtera lahir dan batin
  9. Psl 28I            : Tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut

10.  Psl 28J             : Berkewajiban menghargai hak milik orang lain dan pihak lain

Sedangkan perkembangan HAM di dunia, dikembangkan oleh banyak pihak antara lain;

  1. Magna Charta di Inggris (1215)
  2. Hobbes Corpus Act di Inggris (1660)
  3. Bill of Rights di Iggris (1689)
  4. Declaration of Independence di Amerika Serikat (1776)
  5. Declaration des Droits de L’home at Citoyen di Prancis (1978)
  6. The universal declaration of human rights (1948), dicantumkan macam-macam HAM, antara lain:
    1. Personal rights
    2. Property Rights
    3. Legal Equality of Rughts
    4. Political Rights
    5. Judicature and Custody Rights
    6. Education Rights
    7. Wages and Occupation Rights
    8. Social and Cultural Rights

http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/28/pengertian-dan-macam-%E2%80%93-macam-ham/

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia

http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia

kamaluddin, Rusman. Tanpa tahun, modul mata kuliah pendidikan kewarganegaraan



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s